TUGAS TERSTRUKTUR
MATA KULIAH PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
“INPRES DESA TERTINGGAL”



DISUSUN OLEH : KELOMPOK 5
ANGGOTA :
LESTARI KUSUMAH DEWI          (105050100111010)
FERDIANSYAH R                           (105050100111014)
YULIANTO NUGROHO                 (105050100111015)
TAUFIK ALI AKBAR                      (105050100111023)
HENNY IKA W                                (105050100111035)

FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2013


BAB I
PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang
Berbagai program pengentasan kemiskinan yang ada, kenyataannya justru menghasilkan kondisi yang tidak menguntungkan masyarakat miskin. Hal ini bisa dilihat dari beberapa kasus yang ada misalnya salah sasaran, terciptanya benih-benih fragmentasi sosial, dan yang paling mendasar adalah melemahkan capital sosial (gotong-royong, musyawarah, kepedulian, musyawarah, keswadayaan dan lain-lain). Lemahnya capital sosial di masyarakat ini pada gilirannya juga akan mendorong pergeseran perilaku masyarakat yang semakin jauh dari sifat kemandirian, kebersamaan dan kepedulian untuk mengatasi persoalannya secara bersama. Kondisi capital sosial yang melemah serta memudar ini lebih disebabkan oleh keputusan, kebijakan atau tindakan pengelola program dan pemimpin-pemimpin masyarakat yang selama ini cenderung tidak adil, tidak transparan dan tidak bisa terganggugugat, serta yang paling penting adalah tidak adanya keberpihakan kepada masyarakat miskin. Hal ini mengakibatkan kecurigaan, ketidakpedulian dan skeptisme di masyarakat.
Di sisi lain, upaya-upaya penanggulangan kemiskinan lebih banyak diarahkan hanya untuk meningkatkan penghasilan masyarakat miskin melalui berbagai program ekonomi. Seperti peningkatan penghasilan, pemberian kridit lunak, dsb. Semua ini tidak bisa disangkal akan meningkatkan penghasilan masyarakat miskin akan tetapi tidak serta-merta menyelesaikan persoalan kemiskinan. Kesalahan mendasar yang saat ini terjadi adalah melihat kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya yang disebabkan oleh rendahnya penghasilan mereka, sehingga pemecahan yang paling logis adalah dengan cara meningkatkan penghasilan. Peningkatan penghasilan di sini dianggap sebagai obat paling mujarab untuk keluar dari belenggu kemiskinan. Padahal kenyataannya akar kemiskinan malah bukan berasal dari penghasilan. Karena tinggi rendahnya penghasilan seseorang sangat dipengaruhi oleh berbagai peluang yang dapat diraihnya. Kemiskinan lebih disebabkan karena kebijakan-kebijakan politik pemerintah yang tidak adil sehingga menyebabkan sebagian masyarakat tersingkir dari sumber daya kunci yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan hidup mereka secara layak.
Akar dari kemiskinan di masyarakat bisa dilihat dari dua segi, yakni eksternal dan internal. Sebab eksternal bisa meliputi musibah atau bencana alam, krisis ekonomi, kebijakan politik yang tidak berpihak, struktur ekonomi yang tidak adil dan lainnya. Sedangkan sebab internal, bisa dikarenakan kemalasan, ketakutan, kepelitan, lilitan hutang  atau ketidakmampuan seseorang dalam menjalin interaksi dengan sesama. Selain itu, minimnya akses ekonomi dan ketidakmampuan dalam mengelola pendapatan juga menjadi penyebab gurita kemiskinan. Dua komponen ini saling mempengaruhi satu sama lainnya.
Ada beberapa program pemerintah pada saat itu yang diluncurkan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Salah satunya adalah program Inpres Desa Teringgal (IDT). Program ini muncul dengan didasarkan atas pemikiran kalau kelompok masyarakat (pokmas) yang terbentuk dari bawah akan lebih kuat ikatannya dan akan lebih mempercepat menolong seseorang keluar dari kemiskinan (community-based development approach). Selain itu pemikiran ini juga bertujuan mengurangi kesenjangan sosial dengan cara meningkatkan kapabilitas sumberdaya manusia, tertutama pada kelompok-kelompok masyarakat miskin. Pada saat itu program IDT diharapkan akan mampu meningkatkan kemandirian penduduk miskin, meningkatkan pendapatan penduduk miskin dan akhirnya meningkatkan juga kepedulian masyarakat terhadap kelompok miskin. Jadi terlihat bahwa masyarakat miskin akan menjadi subject dari pembangunan. Total dana yang di sediakan kira2 sebesar US$200 juta yang disediakan oleh pemerintah. World Bank dan UNDP diminta untuk melakukan pengawasan secara independent. Untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan ini pemerintah membentuk sekertariat tersendiri yang mengurusi masalah IDT dengan tujuan mengurangi birokrasi yang ada.
1.2  Rumusan Masalah
Masalah yang akan dibahas dalam paper ini adalah :
·         Bagaimana sejarah munculnya program IDT ?
·         Apa saja yang termasuk hakikat dan komponen program IDT ?
·         Apa saja kelebihan program IDT ?
·         Bagaimana tantangan pengimplementasiannya ?
·         Bagaimana contoh langsung penerapan program IDT ?
1.3  Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai, antara lain adalah :
·         Untuk menganalisa sejarah berdirinya IDT
·         Untuk menganalisa hakikat dan komponen program IDT
·         Untuk menganalisa kelebihan program IDT
·         Untuk menganalisa tantangan pengimplemantisan program IDT
·         Untuk menganalisa contoh penerapn IDT
1.4  Manfaat
Manfaat yang dapat dipetik adalah, seperti dibawah ini :
·         Untuk mendapatkan informasi tentang sejarah berdirinya IDT
·         Untuk mendapatkan informasi tentang hakikat dan komponen program IDT
·         Untuk mendapatkan informasi tentang kelebihan program IDT
·         Untuk mendapatkan informasi tentang tantangan pengimplemantisan program IDT
·         Untuk mendapatkan informasi tentang contoh penerapn IDT









BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

Program IDT mengandung tiga pengertian dasar yakni : pertma,sebagai pemicu gerakan nasional penanggulangan kemiskinan; kedua sebagai strategi dalam pemerataan pembangunan dan ketiga, adanya bantuan dana bergulir bagi masyarakat yang paling memerlukan. Program IDT adalah upaya pembangunan moral melalui peningkatan kesadaran, kemauan, tanggung jawab, rasa kebersamaan, harga diri dan percaya diri masyarakat
Program IDT merupakan upaya nyata kearah pemberdayaan kehidupan keluarga miskin secara social ekonomi. Secara social, keberhasilan program IDT dapat dilihat pada aktivitas kelompok masyarakat (Pokmas) dalam menciptakan kebersamaan hidup anggotanya. Hal ini menyangkut kemampuan untuk menyelanggarakan organisasi Pokmas sehingga mempunyai kemampuan untuk mengelola kebersamaan hidup anggotanya. Secara ekonomi keberlangsungan usaha anggota Pokmas harus ditempatkan diatas tingkat perluasan peminjaman. Selanjutnya, keberhasilan program IDT dapat diukur melalui tingkat perluasan pinjaman termasuk dengan pengenaan tingkat bunga ringan yang disepakati anggota Pokmas.
Batasan kelompok penduduk miskin menurut Aisyah mengutip pendapat Sajogya (1997 : 153) bahwa kemiskinan dikelompokkan ke dalam tiga kelompok yaitu sebagai berikut:
1.      Miskin apabila tingkat pendapatannya lebih kecil dari 320 kg nilai tukar beras per kapita per tahun untuk pendesaan dan 480 kg untuk perkotaan;
2.      Miskin sekali bila seseorang mempunyai pendapatan 240 kg nilai tukar beras perkapita per tahun untuk pedesaan dan 360 kg beras untuk perkotaan;
3.      Melarat dengan pengeluaran sebesar 180 kg nilai tukar beras per kapita per tahun untuk pedesaan dan 270 kg beras untuk perkotaan.
Menurut Mubyarto (1998 : 84) di Jawa Tengah cara menentukan penduduk miskin dengan kriteria sebagai berikut :
1.      Tidak mampu makan setara 2.100 kalori per orang per hari;
2.      Tingkat pengetahuan, ketrampilan, dan derajat kesehatan rendah;
3.      Tidak mempunyai mata pencaharian yang tetap;
4.      Pendapatan per kapita per hari kurang dari Rp 500,-;
5.      Partisipasi dalam pembangunan rendah;
6.      Kondisi perumahan dan lingkungan minimal;
7.      Kepemilikan perlengkapan rumah tangga terbatas
8.      Kepemilikan lahan sangat sempit dan tidak produktif



BAB III
PEMBAHASAN

3.1  Sejarah IDT ( Impres Desa Tertinggal )

Salah satu program pengentasan kemiskinan di era kepemimpinan Soeharto adalah program IDT. Program ini dirancang Mubyarto bersama seorang teman LSM-nya. IDT adalah kependekan dari “Inpres Desa Tertinggal”. Mengapa bukan “desa miskin” melainkan “desa tertinggal”. Apakah keduanya ada perbedaan? Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat pandai dalam hal-hal yang berkaitan dengan eufemistis. Presiden Soeharto kala itu tidak simpatik dengan kata “miskin”. Oleh karena itu, kata “miskin” diperhalus dengan kata “tertinggal”. Apalagi pada awal kelahiran program ini, banyak para Gubernur dan Bupati yang tidak setuju dengan pengklaiman bahwa daerahnya adalah salah satu daerah miskin. Atas dasar ini makanya desa miskin diperhalus dengan desa tertinggal.
Program IDT ini dihalirkan melalui instruksi presiden no. 5 tahun 1993 pada tanggal 27 Desember. Mekanisme implementasi program ini adalah dengan cara memberikan batuan kepada masyarakat miskin berupa sejumlah uang dan materi. Uang dan materi ini digunakan untuk membantu masyarakat miskin membangun usahanya secara mandiri. Uang dan materi yang diberi oleh pemerintah ini memiliki fungsi pemberdayaan. Maksudnya adalah bahwa uang dan materi yang diperoleh ini dilihat sebagai modal awal untuk menghasilkan laba dan keuntungan di masa-masa yang akan datang. 
Dana bergulir itu disalurkan melalui Pokmas (Kelompok Masyarakat) yang dibentuk oleh masyarakat sendiri di desa-desa tertinggal. Untuk memperlancar implemetasi program IDT ini, “sekitar 4000 Pendamping direkrut di antara lulusan S1 (Sarjana Pendamping) dilatih selama sebulan baik fisik maupun pengetahuan tentang Pokmas dan keterampilan pendampingan. Selain penyusunan konsep, Bina Swadaya juga terlibat dalam pelatihan untuk mempersiapkan tenaga Pendamping. Program IDT ini telah membentuk 120.000 Pokmas dengan anggota 3,6 juta keluarga”. Tapi sesungguhnya, program IDT merupakan perluasan dan peningkatan dari berbagai program dan upaya serupa yang telah dilaksanakan selama ini, seperti Program Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT), Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K), kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera Keluarga Berencana (UPPKS-KB), dan program serupa yang dilaksanakan oleh PKK. Program PKT dan program lain yang menangani langsung masalah kemiskinan pada tingkat perdesaan di desa tertinggal selanjutnya diintegrasikan ke dalam program IDT. 
Program ini memiliki spirit partisipasi publik. Masyarakat dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaan program ini agar mereka bisa mengembangkan usaha kecil, menengah dan koperasinya secara mandiri. Dengan ini maka program ini disambut dengan antusias oleh semua elemen masyarakat.
“Masyarakat memperoleh dukungan pemberdayaan untuk membangun usaha kecil, menengah dan koperasi. Disyaratkan agar setiap keluarga dan penduduk ikut serta dalam proses pemberdayaan, utamanya penduduk yang dianggap miskin atau dirasa harus meningkatkan kemampuan keluarganya. Usaha kecil yang menjadi garapan itu mendapat dukungan kredit dengan bunga di subsidi agar sebanyak mungkin keluarga dapat dengan mudah memulai usaha kecil dan menengahnya dalam kelompok yang makin mandiri. Pelaksanaan program IDT dilakukan langsung oleh masyarakat desa tertinggal itu sendiri, dibantu oleh aparat pemerintah daerah pada tingkat yang paling dekat dengan rakyat. Karena itu, peranan aparat pemerintah desa/kelurahan akan sangat penting, yang harus ditunjang oleh lembaga masyarakat yang ada di desa/kelurahan, seperti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).” 
Pengimplementasian program ini dimulai pada tanggal 1 April 1994. Pada awal implementasi program ini, ada sekitar 20.000 desa yang menjadi sasaran program. Ketika tahun 1996 cakupannya menjangkau sekitar 28.223 desa tertinggal. Selama program ini berlangsung, setiap desa mendapat dana sebesar 20 juta per tahun sebagai modal usaha bagi kelompok keluarga miskin di desa-desa tersebut. Kepada daerah-daerah yang menerapkan IDT diberikan dukungan tiga komponen pembangunan, yaitu pembangunan prasarana perdesaan, pinjaman bergulir, dan pendampingan oleh tenaga sarjana yang bekerja paruh waktu. Namun, program ini cuma berjalan 3 tahun karena hasilnya tidak maksimal. Dana-dana IDT akhirnya diambil dan diserahkan pengolahannya kepada depertemen luar negri.

3.2  Hakikat dan Komponen Program IDT
Apa sesungguhnya hakikat dari IDT ? Pertanyaan tentang hakikat senantiasa menuntut jawaban yang selalu menukik pada pengertian dan sasaran substantif dari apa yang dipertanyakan. Sesungguhnya program mengandung tiga pengertian dasar. “Pertama, program IDT mengandung makna sebagai usaha penanggulangan kemiskinan melalui kepedulian di antara yang telah maju dan kuat terhadap yang miskin dan tertinggal. Tujuan utama dari arus kepedulian ini adalah untuk memacu gerakan nasional dalam memerangi fakta kemiskinan di masyarakat Indonesia. Kedua, program IDT merupakan salah satu strategi pemerataan dan penajaman program pembangunan yang ditujukan kepada penduduk miskin di desa tertinggal. Penajaman program ini tertuang dalam pengalihan program yang semula dipusatkan, secara bertahap dan terprogram dialihkan dan ditujukan langsung kepada masyarakat yang paling memerlukan. Ketiga, sebagai upaya meningkatkan kegiatan ekonomi rakyat dalam perubahan struktur yang tumbuh dari kemampuan masyarakat sendiri.” Untuk menggolkan hakekat IDT di atas maka pelakasaan IDT senantiasa didasarkan pada prinsip demokrasi. Pembangunan dan pengentasan kemiskinan selalu berarti pembangunan dan pengentasan dari, oleh dan untuk rakyat sendiri. Program IDT sesungguhnya didasarkan pada moralitas pembangunan itu sendiri. Bahwa pembangunan adalah tanggung jawab dan kemauan bersama seluruh masyarakat dengan logika: ”yang kuat dan maju memiliki imperatif dan tanggung jawab moral untuk membatu yang lemah dan tertinggal”. 
Lebih lanjut, ”untuk melaksanakan program IDT terdapat tiga komponen, yaitu 1) penyediaan dana bergulir sebagai modal usaha ekonomi produktif, 2) penyediaan tenaga pendamping, dan 3) pembangunan prasarana pendukung desa tertinggal. Ketiga komponen tersebut sedapat mungkin dapat menjangkau dan langsung dilaksanakan oleh penduduk miskin di desa yang memerlukan. Disamping ketiga kegiatan di atas, dalam rangka memperkuat perencanaan kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan selanjutnya juga dilaksanakan komponen kegiatan penguatan kelembagaan, yang akan dilaksanakan bagi Aparat Daerah dan Pusat, kegiatan Bantuan Pengembangan Kecamatan dan kegiatan Sistem Pengelolaan Informasi program IDT, sebagai kegiatan pendukung dan penunjang program penanggulangan kemiskinan berupa kegiatan evaluasi, pemantauan dan publikasi program IDT”. 
3.3.Kelebihan Program IDT
Implementasi program IDT di Indonesia telah membawa beberapa perubahan positif bagi pembangunan nasional. Misi utama pelaksanaan program IDT adalah untuk menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan di desa-desa tertinggal. Selama implementasi program IDT dijalankan ada perubahan signifikan dalam kaitan dengan pereduksian angka kemiskinan. Dalam perjalanan implementasi program selama dua tahun, keberhasilan sasaran yang dituju mulai pelan-pelan menunjukkan hal positif. Oleh karena itu, pemerintah mulai mensenyawakan beberapa program-program lainnya seperti “TAKESRA” dan “KUKESRA” ke dalam program IDT. Kedua program tambahan ini ditujukan untuk desa-desa di luar kategori desa tertinggal tapi masih tergolong miskin. Namun, akhirnya hasil implementasi program IDT memang tidak terlalu signifikan karena praksisnya pelaksanaan IDT cuma 3 tahun. 
Kurang lebih, kelebihan program IDT adalah sebagai berikut. Pertama, pelaksanaan program IDT menjadikan masyarakat miskin sebagai aktor utama dalam pengentasan fakta kemiskinan yang sedang mereka alami sendiri. Pemerintaha hanya berfungsi sebagai fasilitator dan penggerak agar program itu bisa berjalan dengan baik. Masyarakat dan pemerintah sama-sama pro-aktif dalam memerangi fakta kemiskinan. Dalam hal ini, sebagaimana yang ditandaskan dalam perspektif good governance, pemerintah (yang baik) lebih menjalankan fungsi “enabling, streering dan empowering” dari pada sebagai “providing dan rowing”. Bila fungsi providing dan rowing yang diutamakan maka masyarakat akan menjadi penonton yang pasif untuk program yang dicanangkan oleh pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam kaitannya dengan masalah pengentasan kemiskinan adalah suatu keniscayaan sebab masyarakat lebih tau apa dan bagaimana yang mereka alami. Selain itu ada sebuah pepatah Inggris yang mengatakan demikian: “If someone asks fish on you, do not give him/ her fish, but teach him/her how to fish so that if you are not with him/her anymore, he/she will not die of being hanger”. Kedua, program IDT adalah program untuk menumbuhkan dan memperkuat kemampuan penduduk miskin untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan membuka kesempatan berusaha. Dalam rangka itu, program IDT diarahkan pada pengembangan kegiatan sosial ekonomi untuk mewujudkan “kemandirian” penduduk miskin di desa/kelurahan tertinggal dengan menerapkan prinsip gotong royong, keswadayaan dan partisipasi. Kegiatan sosial ekonomi yang dikembangkan adalah kegiatan produksi dan pemasaran, terutama yang sumber dayanya tersedia di lingkungan masyarakat setempat. Guna mempercepat upaya itu disediakan dana sebagai modal kerja bagi penduduk miskin untuk membangun dan mengembangkan kemampuan dirinya. Dengan ketersediaan modal, penduduk miskin diharapkan akan lebih mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya secara mandiri. Ketiga, program IDT mengkoordinasikan dan memadukan berbagai program pembangunan yang sudah ada dalam kerangka penanggulangan kemiskinan secara komprehensif. Pada tingkat kelompok sasaran, program IDT bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, mendorong perubahan struktur masyarakat, dan membangun kemampuan masyarakat melalui pengembangan, peningkatan dan pemantapan kondisi sosial ekonomi. Dana bantuan yang bersifat tunai itu dihibahkan ke masyarakat dan dikelolah oleh kelompok dengan pencatatan secara tertib dan transparan.
3.4. Tantangan Implementasi Program IDT
Implementasi program tidak luput dari tantangan dan halangan. Semua kelemahan itu membuat program IDT tidak bisa berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan idealisme awal, yakni untuk mengatasi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Adapun beberapa tantangan fundamental yang dialami dalam proses pengimplementasian program IDT. Pertama, masalah paling besar yang dihadapi dalam pelaksanaan program IDT adalah kesulitan dalam menjangkau wilayah-wilayah desa tertinggal yang amat tersebar dan terisolasi seperti di Irian Jaya, Maluku Tenggara, Wilayah perbatasan Kalimantan, dan wilayah-wilayah kepulauan Riau, Nias, Sangir Talaud dan Banggai. Banyak di antara desa-desa terisolasi ini tidak dapat dijangkau dengan jalan darat atau laut, tetapi hanya dapat dijangkau dengan pesawat kecil dan atau bahkan dengan berjalan kaki beberapa hari. Juga banyak Kecamatan belum memiliki kantor-kantor bank atau kantor pos yang dapat menyalurkan dana IDT. Untuk mengatasi kendala ini pemerintah telah mengupayakan untuk memberikan secara langsung kepada pokmas melalui jasa pos atau bank. 
Kedua, program IDT menjadikan masyarakat sebagai aktor utama dalam menjalankan program. Sementara pemerintah hanya berfungsi sebagai fasilitator. Namun, strategi seperti ini tidak selamanya efektif sebab tidak sedikit masyarakat yang belum siap untuk “berdikari” dalam memanage program. Hal ini disebabkan oleh rendahnya sumber daya manusia. Apalagi sumber daya manusia orang-orang desa tidak cukup memadai. Hal ini terkadang diperburuk oleh sosialisasi dari pemerintah tentang pelaksanaan program yang terkesan instan dan tidak serius. 
Ketiga, hal ini berkaitan dengan monitoring pelaksanaan program. Monitori pelaksanaan program masih menemukan banyak kendala. Misalkan, dalam pelaksanaannya, program IDT khususnya komponen Bantuan Langsung secara nyata menghadapi kendala berupa masih belum optimalnya penyusunan data base yang berasal dari jalur monitoring rutin yang dilaksanakan oleh Ditjen PMD Departemen Dalam Negeri, serta masih belum adanya evaluasi yang cukup representatif terhadap pelaksanaan komponen Bantuan Langsung. Pelaksanaan Program IDT khususnya komponen Bantuan Langsung Rp. 20 juta selama 3 (tiga) tahun anggaran dalam kenyataannya sulit untuk dipantau perkembangannya dari mulai tahap sosialisasi, implementasi, sampai dengan tahap evaluasi. Hal ini menyebabkan sampai dengan saat ini belum dapat tersusun data dasar yang akurat tentang perkembangan komponen Bantuan Langsung. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya peluang korupsi dan pemanipulasian. 
3.5. Contoh Penerapan Program IDT
                        IDT banyak dilakukan diberbagai daerah di Indonesia, salah satunya yang akan kami contohkan adalah pelaksanaan program IDT di beberapa desa di Sumatera Barat . Desa-desa tersebut terletak di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, desa-desa tersebut dipilih sebagai tempat pelaksanan program IDT, karena memang desa-desa tersebut bisa dikatakan masih tertinggal. Ketertinggalan desa tersebut bisa dilihat dari letak geografisnya pertaniannya yang relative terbatas. Bahkan ada dua desa di Kabupaten Agam yang terletak di bawah kaki gunung, dimana sulit dijangkau dengan kendaraan roda empat. Selain itu, sebagian penduduk hanya berpendidikan rendah, mayoritas hanya lulusan SD. Hal ini selain dikarenakan factor ekonomi, juga dikarenakan desa mereka tidak ada SMP, untuk melanjutkan hingga ke tingkat SMP mereka harus berjalan sangat jauh keluar desa mereka. Mengenai fasilitas kesehatan pun, sebagian besar dalam satu desa hanya memiliki satu bidan desa saja.
                        Sebagai tahap awal, di kedua Kabupaten tersebut, diberlakukan adanya KK miskin sehingga bantuan yang diberikan jatuh ditangan yang tepat. Penentuan jenis usaha yang akan dilaksanakan terlebih dahulu dimusyawarhkan dengan Pokmas, tenaga pendamping yang kemudian di konsultasikan ke bagian Kecamatan. Dan usaha yang akhirnya dipilih adalah penggemukan sapi dan kerbau, usaha ini dipilih karena dianggap masyarakat kurang lebih telah mengenalnya, relative mudah pemeliharaannya dan pakannnya juga mudah diperoleh disekitar lahan pertanian mereka. Dan kebetulan desa-desa ini tidak diarahkan untuk menggenmukan sapi unggul dari luar, melainkan sapi local. Mereka juga diberikan kebebasan untuk memilih dan menawar sapi di pasar hewan terdekat. Ada beberapa desa yang berhasil dengan usaha tersebut, hal ini menggambarkan adanya situasi bottom up yang berasakan working and planning with people. Namun ada pula desa yang memilih usaha dalam bentuk industry, jualan keliling atau membuka warung didepan rumah, namun banyak yang mengalami kegagalan, salah satu faktornya adalah mereka yang tidak terbiasa atau kurang mengenal usaha tersebut. Sehingga modal dana IDT semakin menyusut. Salah pilih usaha inilah meruapakn salah satu yang menyebabkan gagalnya program IDT.




BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan
                        Kesimpulan yang dapat ditarik adalah :
·         IDT meruapakan salah satu program yang muncul saat kepemimpinan presiden Soeharto yang dirancang Mubyarto bersama seorang teman LSM-nya.
·         Makna program IDT :
1)      sebagai usaha penanggulangan kemiskinan melalui kepedulian di antara yang telah maju dan kuat terhadap yang miskin dan tertinggal
2)      merupakan salah satu strategi pemerataan dan penajaman program pembangunan yang ditujukan kepada penduduk miskin di desa tertinggal
3)      sebagai upaya meningkatkan kegiatan ekonomi rakyat dalam perubahan struktur yang tumbuh dari kemampuan masyarakat sendiri
·         Kelebihan program IDT :
1)      pelaksanaan program IDT menjadikan masyarakat miskin sebagai aktor utama dalam pengentasan fakta kemiskinan yang sedang mereka alami sendiri
2)      program IDT adalah program untuk menumbuhkan dan memperkuat kemampuan penduduk miskin untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan membuka kesempatan berusaha
3)      program IDT mengkoordinasikan dan memadukan berbagai program pembangunan yang sudah ada dalam kerangka penanggulangan kemiskinan secara komprehensif
·         Tantangan program IDT :
1)      kesulitan dalam menjangkau wilayah-wilayah desa tertinggal yang amat tersebar dan terisolasi
2)      SDM masih rendah, sehingga sulit berdikari sendiri
3)      monitoring pelaksanaan program masih menemukan banyak kendala
4.2 Saran
·         Adanya penjelasan lebih dalam mengenai contoh pelaksanaan program IDT secara riil
·         Untuk program IDT itu sendiri, seharusnya diadakan perbaikan sehingga program IDT itu dapat terus berjalan dan membantu masyarakat tertinggal
             

  



DAFTAR PUSTAKA

Anonymous. 2009. Tesis Pemanfaatan Dana Impres Desa Tertingga Pasca Program study di desa X. http://gudangmakalah.blogspot.com/2009/11/tesis-pemanfaatan-dana-inpres-desa.html . Diakses pada tanggal 7 Maret 2013.
Said, Andri . 1997. Pemberdayaan Pokmas Desa Tertinggal : Peluang dan tantangan Pembangunan Ekonomi Pedesaan di Sulawesi Selatan. Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian No. 2. UNHAS. Diakses pada tanggal 7 Maret 2013
Sumodiningrat, G. 1994. Program IDT : Moral Pembangunan dan pembangunan Moral. Makalah disampaikan pada kursusu perencanaan Pembangunan Nasional. LPEM Universitas Indonesia, Jakarta. Diakses pada tanggal 7 Maret 2013.

0 komentar: