Pages

Ads 468x60px

Labels

Wednesday, 29 July 2015

Pengantar Ilmu Hukum

 BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Hukum adalah suatu tatanan perbuatan manusia.”Tatanan” adalah suatu sistem aturan. Hukum bukanlah seperti yang terkadang di katakan, sebuah peraturan. Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang kita pahami melalui sebuah sistem. Mustahil untuk menangkap hakikat hukum jika kita membatasi perhatian kita pada satu peraturan yang tersendiri. Hubungan-hubungan yang mempertautkan peraturan-peraturan khusus dari suatu tatanan hukum juga penting bagi hakikat hukum. Hakikat hukum hanya dapat di pahami dengan sempurna berdasarkan pemahaman yang jelas tentang hubungan yang membentuk tatanan hukum tersebut.


Pemahaman dan pembenahan kembali terhadap pendidikan hukum di tengah-tengah masyarakat dapat menjadi jendela masa depan bagi pelaksanaan sistem hukum yang di anut. Dalam hal ini seseorang akan menemukan ekspresi dan tingkah laku dasar mengenai hukum, melalui pendidikan hukum, budaya hukum terus di alirkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya.
Pendidikan hukum memberi peluang bagi kita untuk dapat turut menentukan arah dan masa depan dari suatu masyarakat. Mereka yang akan menjadi penentu sistem hukum dan mengisi posisi-posisi penting kepemimpinan di dalam pemerintahan, pada umumnya akan jatuh terutama kepada ahli hukum.

B.        Rumusan Masalah
            1. Bagaimana perbedaan antara HTN, HTUN dan HAN?
2. Bagaimana hukum internasional, hukum acara, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum militer di Indonesia?
3. Bagaimana perbedaan hukum menurut pembagiannya?



BAB II
PEMBAHASAN

1. HUKUM TATA NEGARA
Indonesia sebagai sebuah negara memiliki anggota anggota negara terdiri dari individu-individu warga negara yang selalu mengadakan hubungan untuk melaksanakan tugas-tugas kewajiban dan memelihara kelangsungan hidupnya. Hubungan antar individu yang dalam tindak ucapnya tidak teritrospeksi, niscaya menimbulkan suatu masalah. Untuk memelihara kestabilan hidup pun tidak mungkin rakyat Indonesia membiarkan kehidupannya labil. Kehidupan yang labil, seperti yang satu di biarkan merusak yang lain, dan yang lain menggangu kehidupan masyarakat untuk kepentingannya sendiri tanpa menghiraukan kepentingan umum tidak akan di biarkan. Pendek kata, segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dan dapat merusak mental fisiologi bangsa pada umumnya tentu akan memerlukan perbaikan. Suatu perbaikan situasi tanpa perbaikan kehidupan tidak mungkin dapat mencapai tujuan bernegara. Oleh karena itu, dalam kehidupan bernegara sebagai organisasi sangat di perlukan suatu keterbukaan. Keterbukaan di perlukan untuk melaksanakan sistem yang dapat menunjang hidup bernegara, di samping hubungan baik dengan negara lain.  Hal yang terakhir ini tentu dapat di ambil manfaatnya untuk keperluan perbaikan dalam bernegara, selain tetap memelihara hubungan yang teratur dengan mengikuti aturan aturan yang berlaku dalam hubungan antar negara. Untuk melaksanakan bernegara dan mengadakan hubungan baik dengan negara lain tidak semudah seperti yang terlihat.
Van Der Pot dalam buku Pengantar Ilmu Hukum, mendefinisikan:
Hukum tata negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenangnya masing-masing, hubungannya dengan satu yang lainnya, dan hubungannya dengan individu-individu (dalam kegiatannya).[1] Hukum tata negara sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi daripada negara, hubungan antar alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horisontal, serta kedudukan warga negaranya dan hak-hak asasinya.
Dalam hukum tata negara di atur tentang tujuan negara, bentuk negara, bentuk pemerintahan negara, lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara, hubungan lembaga-lembaga negara, wilayah negara, rakyat dan penduduk negara, hak-hak dan kewajiban warga negara dan sebagainya yang sangat luas sekali.[2]
Dasar-dasar ketatanegaraan Indonesia termuat dalam UUD 1945, yang mengandung pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, juga merupakan rangkaian kesatuan pasal-pasal yang bulat dan terpadu.
2. HUKUM ADSMINISTRASI NEGARA
1. Pengertian Administrasi Negara
Kata administratiefrecht yang di terjemahkan menjadi hukum administrasi negara, hukum tata usaha negara, hukum tata pemerintahan, menunjukkan bahwa pemakaian istilah itu masih kurang seragam. Kalau di gunakan istilah “hukum tata usaha negara“, pengertian tata usaha itu agak sempit, sebab tata usaha merupakan bagian dari administrasi. Maksudnya, tata usaha itu sebagai subspecies dari administrasi (species). Berarti, pengertian tata usaha lebih sempit dan termasuk salah satu bidang kegiatan administrasi. Sebagai bagian dari administrasi, hukum tata usaha negara merupakan aturan aturan yang mengelola bagian tertentu dari kegiatan hukum administrasi negara. Di lain pihak, hukum administrasi negara di artikan sebagai peraturan hukum yang mengatur administrasi, yaitu hubungan antara warga negara dan pemerintahannya yang menjadi sebab sampai negara itu berfungsi. Maksudnya, merupakan gabungan petugas secara struktural berada di bawah pimpinan pemerintah yang melaksanakan tugas sebagai bagiannya, yaitu bagian dari pekerjaaan yang tidak di tujukan kepada lembaga legislatif, yudikatif, dan atau lembaga pemerintahan daerah yang otonomi (mengurus daerahnya sendiri).[3]
Pengertian administrasi negara menurut Prof. Mr. AM. Donner dalam bukunya Nederlands Bertuursrecht bagian umum, 1953, memberikan gambaran tentang administrasi negara. Ia mengemukakan “kalau orang ingin mengetahui secara jelas tentang sifat pemerintahan dalam arti kata sempit, administrasi negara dan lapangan kerjanya, maka tidak ada salahnya untuk sementara melepas trias politika, walaupun merupakan suatu pandangan yang penting dalam membedakan bentuk perbuatan pemerintah: cara penyelidikan menurut trias politika itu sepenuhnya masih dapat mempengaruhi orang dalam inti pekerjaan masing-masing alat perlengkapan negara.[4] Subyek hukum memiliki kedudukan dan peranan sangat penting di dalam bidang hukum, khususnya hukum keperdataan karena subyek hukum ini yang memiliki wewenang hukum.[5]
Istilah hukum asministrasi negara sering disebut hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintahan.[6]
Kusumadi pudjosewojo dalam buku Pengantar Ilmu Hukum, mendefinisikan:
Hukum tata usaha negara sebagai keseluruhan aturan hukum yang menentukan cara bagaimana negara sebagai penguasa itu menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugas-tugasnya, atau cara bagaimana penguasa itu seharusnya bertingkah laku dalam mengusahakan tugas-tugasnya.[7]
Hukum Tata Negara dari Hukum Administrasi Negara
Prof. Mr. WG. Vegting dalam bukunya het Algemeen Nederlend Administratiefrecht I,  1954 mengemukakan bahwa “staats-en administratiefrecht hebben een gemenschappelijk gebeid van te bestuderen regelen, die achter bij de andere”. (Hukum tata negara dari hukum administrasi negara mempelajari suatu bidang peraturan yang sama, tetapi cara pendekatan yang digunakan berbeda antara bidang pelajaran yang satu dan pendekatan penggunaan pelajaran lainnya). Pendapat ini menggunakan perbedaan “pendekatan” bahwa hukum tata negara bertujuan mengetahui cara tingkah laku negara dan alat-alat perlengkapan negara. Jadi, objek hukum tata negara itu mengenai masalah fundamental organisasi negara, sedangkan objek hukum administrasi negar mengenai pelaksaan tekhnik dalam mengelola negara.[8]
Berbeda dengan pendapat ini, Van Vollenhoven dalam bukunya Thorbecke en het administratiefrecht mengemukakan “Disatu pihah hukum tata negara sebagai suatau kumpulan peraturan hukum mengadakan lembaga-lembaga yang memberikan kekuasaan kepadanya melalui pembagian pekerjaan dari lembaga tertinggi sampai yang terendah; di lain pihak terdapat hukum administrasi negara sebagai kumpulan peraturan yang mengikat lembaga-lembaga itu dalam menggunakan kekuasaannya yang telah di berikan oleh hukum tata negara”. Karena itu C. Van Vollenhoven membagi hukum administrasi negara menjadi beberapa bagian.[9]
a. Bestuurrecht (hukum pemerintahan)
b. Justitierecht (hukum peradilan), yang terdiri dari:
1. Staatrechterlijk rechtspleging (hukum tata negara formal/peradilan tata             negara)
2. Burgerlijk rechtspleging (hukum acara perdata)
3. Administratieverechtspleging (hukum administrasi formal/peradilan       administrasi negara)
4. Strafrechtspleging (hukum acara pidana)
c. Politierecht (hukum kepolisian).
d. Regelaarsrecht (hukum proses perundang undangan)
Menurutnya, hukum tata negara meliputi:
a. Staatsrecht (material-Hukum Tata negara)
b. Bestuur (pemerintahan);
c. Rechtspraak (peradilan);
d. Politie (kepolisian);
e. Regeling (perundang-undangan).
Pembagian ini sangat di kenal luas, tetapi tidak di ikuti oleh umum. Hal ini di sebabkan dalam teori residunya tidak adanya pembatasan secara tegas antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Suatu teori yang sebenarnya dapat di gunakan dan tidak ada perbedaan prinsipil dengan Van Vollenhovel, kecuali memberi batasan tegas, dikemukakan oleh logeman. Dalam Staatsrecht Nederlands Indie-nya dikemukakan bahwa hukum administrasi negara menyelidiki sifat, bentuk, dan kekuasaan segala hukum negara menjadi tugas hukum administrasi negara, sedangkan hukum tata negara mempelajari jabatan-jabatan yang berwenang menjalakannya oleh karena itu, hukum adsministrasi negara di pelajari dengan berdasarkan sumber-sumber hukum:[10]
a.       Material, yaitu suatu penilaian yang menentukan petunjuk-petunjuk dalam hidup yang dapat di terima dan di beri perlindungan oleh pemerintah;
b.      Formal, yang terdiri dari undang-undang, pelaksaan administrasi negara yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum.
Dengan begitu, akan dapat di ketahui segala macam bentuk tingkah laku pemerintahan, sarana administrasi negara yang berkenan dengan kepegawaian dan keuangan negara.
3. HUKUM PERDATA
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan dalam buku Pengantar Ilmu Hukum mengatakan: bahwa hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara perseorangan yang satu dengan warga negara perseorangan yang lain.[11]
Sebagai makhluk sosial setiap manusia selalu mengadakan hubungan dengan manusia lain. Hubungan ini terjadi sejak manusia di lahirkan sampai meninggal dunia. Timbulnya hubungan antar manusia secara kodrati, artinya makhluk hidup sebagai manusia itu di kodratkan untuk selalu hidup bersama. Melaksanakan kodrat hidup sebagai proses kehidupan manusia yang terjadi di lakukan sejak lahir sampai meninggal dunia. Proses kodrati itu terjadi sejak manusia di kodratkan lahir terdiri dari jenis kelamin pria dan wanita. Kedua jenis kelamin itu suatu waktu akan ada yang membentuk keluarga. Setiap manusia di kodratkan memliki kekayaan yang di peroleh selama hidupnya, selajutnya akan di berikan kepada yang berhak untuk melanjutkan kalau telah meniggal dunia.
Manusia di kodratkan untuk selalu hidup bersama demi hidupnya, menimbulkan satu jenis hukum yang ketentuannya mengatur tentang kehidupan itu dan dinamakan “Hukum Perdata“ (privat recht). Hukum perdata ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingan kebutuhannya. Perkataan hukum perdata (privat recht) dalam arti luas meliputi ketentuan-ketentuan hukum material yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Hukum perdata material ini sering juga di sebut “hukum sipil”, karena kata “sipil” lazim di gunakan sebagai lawan dari kata “militer”, sebaiknya terhadap pemakaian istilah kita gunakan “hukum perdata” saja. Perkataan hukum perdata ada juga yang memberikan dalam arti sempit yaitu sebagai lawan dari hukum dagang.
Dilihat dari kenyataan yang ada, sebenarnya hukum perdata di indonesia terdiri dari hal-hal di bawah ini.[12]
1.      Hukum perdata adat yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan individu dalam masyarakat adat yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan perseorangan.
2.      Hukum perdata eropa yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum yang menyangkut kepentingan orang-orang eropa dan orang-orang yang diberlakukan ketentuan itu.
3.      Bagian hukum perdata yang bersifat nasional yaitu bidang-bidang hukum perdata sebagai hasil produk nasional.
Hukum perdata material yang ketentuan-ketentuan megatur tentang kepentingan perseorangan terdiri dari:[13]
1.      Hukum pribadi (personenrecht) yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dan kedudukannya dalam hukum.
2.      Hukum keluarga (familierecht) yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang hubungan lahir batin antara dua orang yang berlain kelamin (dalam perkawinan) dan akibat hukumnya.
3.      Hukum kekayaan (vermogensrecht) yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang hak-hak perolehan seseorang dalam hubungannya dengan orang lain yang mempunyai nilai uang.
4.      Hukum waris (erfrecht) yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang cara pemindahan hak milik seseorang yang meninggal dunia kepada yang berhak memiliki selanjutnya.
4. HUKUM PIDANA
A.    Arti dan Tujuan Hukum Pidana
Riduan Syahrani dalam buku Pengantar Ilmu Hukum karya Titik Triwulan Tutik mengatakan:
Hukum pidana adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang merupakan tindak pidana dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya[14]
Sudarsono mengatakan: pada prinsipnya hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum, dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.
Adapun menurut Moeljatno,[15] mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:
1)      Menetukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggarnya.
2)      Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan dapat dikenakan pidana.
3)      Menetukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggarnya.
Dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan kesusilaan, yang misalnya menentukan: jangan membunuh, jangan mengambil barang milik orang lain, jangan menghina orang lain, dan sebagainya.[16]
Di Indonesia, belum memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (belum ada unifikasi), sehingga masih diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht) warisan pemerintah kolonia Hindia Belanda.[17]
Ketentuan-ketentuan hukum pidana, selain termuat dalam KUHP maupun UU khusus, juga terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering di hadapkan pada suatu kebutuhan yang medesak, kebutuhan pemuas diri. Bahkan, kadang-kadang kebutuhan itu timbul karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan di penuhi, walaupun tidak seluruhya, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau dari orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, biasaya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain. Hal seperti itu akan meimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dan kehidupan yang bernilai baik.
Penilaian yang di berikan oleh masyarakat terhadap suatu perbuatan, baik atau tidak sesuai dengan ukuran rasa keadilan dan kepentingan umum. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan dalam pidana yang menjadi tolak ukurnya ialah kepetingan masyarakat secara umum. Kepentingan masyarakat secara umum ini pengertiannya sangat luas. Memang demikianlah halnya dalam hukum pidana. Ketentuan-ketentuannya meliputi larangan-larangan yang merupakan juga merupakan ketentuan-ketentuan dalam kesopanan kesusilaan dan norma-norma suci agama. Dalam peristiwa hukumnya hal ini dapat merugikan masyarakat. Misalnya saja “sebagai manusia hormatilah antar sesamanya”. Pernyataan seperti ini di kehendaki berlakunya oleh kehidupan sosial dan agama. Hanya saja yang dirasakan berat adalah sanksi hukum pidana, karena merupakan pelaksanaan pertanggung jawaban dari kegiatan yang di kerjakan. Wujud dari sanksi pidana itu sebagai sesuatu yang dirasa adil oleh masyarakat. Rasa adil itu timbulnya semula dari kegiatan rohaniah individu yang bersifat subjektif. Akan tetapi, sejalan dengan perkembangan kehidupan sosial dengan kebutuhan hidupnya yang semakin kompleks, setiap individu ingin merasakan kenikmatan hidup di dunia dengan nyaman.
Pelaksanakan hukuman itu sebagai tujuan hukum pidana untuk memenuhi rasa adil yang di kehendaki oleh masyarakat.
Secara konkret tujuan hukum pidana itu ada dua, ialah:
1.      Untuk menakut nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik;
2.      Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.
Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala gejala sosial yang kurang sehat. Di samping itu juga pengobatan bagi yang telah terlanjur berbuat tidak baik. Jadi, hukum pidana ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Akan tetapi, kalau di dalam kehidupan ini masih ada manusia yang melakukan perbuatan tidak baik yang kadang-kadang merusak lingkungan hidup manusia lain, hidup manusia lain, hal itu sebenarnya sebagai akibat dari moralitas individu.


5. HUKUM ACARA
Hukum acara bisa juga disebut hukum formil, yaitu hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditegakkannya atau dipertahankannya hukum materiil. Hukum acara dapat dibagi atas 3 macam, yaitu hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan hukum acara tata usaha negara.[18]
Fungsinya menyelesaikan masalah yang memenuhi norma-norma larangan hukum material melalui suatu proses dengan berpedomakan kepada peratura yang di cantumkan dalam hukum acara. Artinya hukum acara itu baru berfungsi kalau ada masalah yang di hadapi individu-individu. Masalah itu perlu di selesaikan secara adil untuk memperoleh kebenaran. Tugas hukum acara menjamin di taatinya norma-norma hukum material oleh setiap individu.
Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur bagaimana caranya menegakkan atau mempertahankan hukum pidana materiil. Jadi hukum pidana memuat aturan-aturan tentang bagaimana caranya menerapkan hukum pidana terhadap perkara-perkara pidana. Dalam hukum acara pidana diatur segala sesuatu tentang proses pemeriksaan perkara pidana pada semua tingkatan pemeriksaan: di kepolisian, di kejaksaan maupun di pengadilan.[19]
Di Indonesia sekarang sudah ada hukum acara pidana nasional, sebagaimana termuat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang terkenal dengan sebutan KUHP.
Hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana caranya menegakkan atau mempertahankan hukum perdata materiil (yang lazim disebut “hukum perdata” saja). Jadi hukum acara perdata memuat aturan-aturan tentang bagaimana caranya menerapkan hukum perdata terhadap perkara-perkara perdata. perkara-perkara perdata terjadi karena adanya pelanggaran terhadap hukum perdata, yang menimbulkan kerugian, terhadap hak-hak perdata. Dalam hukum acara perdata dimuat aturan-aturan yang harus diindahkan dalam proses pemeriksaan perkara perdata.[20]
Hukum acara perdata dapat dibedakan atas 2 (Dua) macam, yaitu hukum acara perdata yang berlaku di pengadilan dalam lingkungan badan pengadilan umum, dan hukum acara perdata yang berlaku di pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.
7. HUKUM DAGANG
Sebagaimana dikemukakan oleh subekti, hukum dagang adalah hukum perdata khusus. Karena itu ada sarjana yang merumuskan hukum dagang sebagai hukum yang mengatur hubungan privat “istimewa” antara orang-orang sebagai anggota masyarakat dengan suatu badan hukum, diantaranya pemerintahnya sebagai badan hukum.[21]
Achmad Ichsan dalam bukunya mengatakan bahwa hukum dagang adalah hukum yang mengatur soal-soal dagangan atau perniagaan, ialah soal-soal yang timbul karena tingkah laku manusia (person) dalam perdagangan/perniagaan.[22]
Selanjutnya apabila dihubungkan dengan “isi” dari pengertian perdagangan maka hukum dagang/perniagaan ini diatur ketentuan-ketebtuan mengenai:[23]
a. Hubungan hukum antara produsen satu sama lain, produsen dengan konsumen yang meliputi antara lain: pembelian dan penjualan serta pembuatan perjanjian.
b. Pemberian “perantaraan” antara mereka yang terdapat dalam tugas-tugas makelar, komisioner, pedagang kelilling dan sebagainya,
c. Hubungan hukum yang terdapat dalam:
1. Bentuk-bentuk asosiasi perdagangan seperti Perseroan Terbatas (PT=NV), Perseroan Firma (V.O.F) dan sebagainya
2. Pengangkutan di darat, laut dan udara serta pertangguahan asuransi yang berhubungan dengan pengangkutan dan jaminan keamanan dan resiko pada umumnya
3. Penggunaan surat-surat niaga (handelspapieren) seperti wesel, cheque, aksep dan sebagainya untuk mempermudah pembayaran dan pemberian kredit
Atas dasar ini maka hukum dagang meliputi:
a. Hukum bagi pedagang
b. Hukum perserikatan
c. Hukum transport/aturan
d. Hukum asuransi dan khususnya dalam hal ini hukum laut
e. Hukum surat-surat niaga/surat-surat berharga

6. HUKUM INTERNASIONAL (PUBLIK)
Hukum internasional (publik) bisa juga disebut hukum antar negara, hukum antar bangsa, hukum bangsa-bangsa, hukum peblik internasional dan sebagainya, tetapi lazim hanya disebut hukum internasional saja.[24]
Sudah menjadi pendapat umum, bahwa hukum internasional pada hakikatnya bermaksud untuk mencegah timbulnya perang atau dengan lain perkataan ialah untuk mengatur hubungan-hubungan antar negara-negara sedemikian rupa sehingga dapat dijamin ketertiban dan kedamaian di dalam masyarakat internasional.[25]
Istilah hukum internasional kebanyakan hanya di gunakan dalam arti “Hukum Internasional publik”. Sementara itu, hukum internasional publik itu bertugas mengatur hubungan hukum yang terjadi antarnegara dan organisasi antarnegara dalam kaitannya dengan ketentraman hidup bernegara.
Terdapat hukum yang mengatur kepentingn negara dan warga negaranya :
1. Hukum internasional publik yang lazim di sebut hukum internasional (HI);
2. Hukum internasional privat yang di namakan hukum perdata internasional (HPI).


7. HUKUM PIDANA MILITER
Hukum Pidana Militer adalah ketentuan hukum yang mengatur seorang militer tentang tindakan-tindakan mana yang merupakan pelanggaran atau kejahatan atau merupakan larangan atau keharusan dan di berikan ancaman berupa sanksi pidana terhadap pelanggarnya. Hukum pidana militer bukanlah suatu hukum yang mengatur norma, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran atau kejahatan yang di lakukan oleh prajurit TNI atau yang menurut ketentuan undang-undang di persamakan dengan prajurit TNI.
Peranan hukum militer dalam proses penyelesaian perkara pidana militer terbagi atas beberapa tahapan yang meliputi : tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di Pengadilan Militer dan berakhir dengan proses eksekusi. Adanya tahapan-tahapan tersebut terkait pula dengan pembagian tugas dan fungsi dari berbagai institusi dan satuan penegak hukum di lingkungan TNI yang pengaturan kewenangannya adalah sebagai berikut:
a. Komandan satuan selaku Ankum dan Papera
b. Polisi Militer sebagai penyidik
c. Oditur militer selaku penyidik, penuntut umum dan eksekutor
d. Hakim militer di pengadilan Militer yang mengadili, memeriksa memutuskan perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI atau yang di persamakan sebagai prajurit TNI menurut undang-undang
Di tinjau dari perannya dalam fungsi penegakan Hukum Militer, komandan selaku Ankum adalah atas dasar undang-undang nomor 26 tahun 1997 tentang hukum disiplin prajurit di beri kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada setiap prajurit TNI yang berada di bawah wewenang komandonya apabila prajurit TNI tersebut melakukan pelanggaran hukum disiplin.
 8. PERBEDAAN HUKUM
Hukum dapat dibedakan atas beberapa macam menurut cara membedakannya. Yaitu menurut kekuatan mengikatnya, menurut dasar pemeliharaanya, menurut keadaanya, menurut tempat berlakunya, bentuknya, penerapan dan sebagainya.
1. Menurut sumbernya, hukum dapat dibedakan atas:
a) Hukum undang-undang ialah hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.
b) Hukum kebiasan dan hukum adat, ialah hukum yan terdapat dalam kebiasaan dan adat istiadat.
c) Hukum traktat ialah hukum yang ditetapkan oleh dua atau beberapa negara yang mengadakan perjanjian multilateral.
d) Hukum yurisprudensi ialah hukum yang terbentuk karena putusan pengadilan.
e) Hukum ilmu (doktrin) ialah hukum yang dibuat oleh ilmu hukum yaitu hukum yang terdapat dalam pandangan ahli-ahli hukum yang terkenal dan sangat berpengaruh.
2. Menurut isinya, hukum dapat dibedakan atas:
a) Hukum publik ialah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum yang menyangkut kepentingan umum.
b) Hukum privat ialah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum yang menyangkut kepentingan pribadi.
3. Menurut kekuatan mengikatnya, hukum dapat dibedakan atas:
a) Hukum pelengkap (hukum fakulatif, aanvullend recht) ialah peraturan hukum yang boleh dikesampingkan atau disampingi oelh orang-orang berkepentingan.
b) Hukum memaksa (hukum memaksa, dwingned recht) ialah peraturan hukum yang tidak boleh dikesampingkan atau disampingi oleh orang-orang yang berkepentingan.
4. Menurut dasar pemeliharaanya, hukum dapat dibedakan atas:
a) Hukum materiil ialah hukum yang mengatur isi daripada hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat.
b) Hukum formil ialah hukum yang mengatur tentang bagaimana caranya mempertahankan atau menegakkan hukum materiil.
5. Menurut wujudnya, hukum dapat dibedakan atas:
a) Hukum objektif ialah segala macam hukum yang ada dalam suatu negara yang berlaku umum
b) Hukum subjektif ialah peraturan hukum yang dihubungkan dengan seseorang tertentu dan dengan demikian menimbulkan hak dan kewajiban.
6. Menurut tempat berlakunya, hukum dapat dibedakan atas:
a)  Hukum rasional yaitu hukum yang berlaku di wilayah satu negara saja
b)  Hukum internasional yaitu hukum yang berlaku wilayah berbagai negara.
7. Menurut waktu berlakunya, hukum dapat dibedakan atas:
a)                    Ius  cinstitum (hukum positif) ialah hukum yang berlaku dalam suatu negara pada saat sekarang.
b)                    Ius  constituendum  ialah hukum yang diharapkan atau dicita-citakan berlaku pada waktu yang akan datang.
8. Menurut bentuknya, hukum dapat dibedakan atas:
a) Hukum tertulis ialah hukum sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan.
b) Hukum tak tertulis ialah hukum yang hidup dalam masyarakat meskipun tidak tertulis tetapi ditaati dalam pergaulan hukum di masyarakat.
9. Menurut penerapannya, hukum dibedakan atas:
a) Hukum in abstracto ialah semua peraturan hukum yang berlaku pada suatu negara yang belum diterapkan terhadap sesuatu kasus oleh pengadilan.
 Hukum in concreto ialah peraturan hukum yang berlaku pada suatu negara yang telah diterapkan oleh pengadilan terhadap sesuatu kasus yang terjadi dalam masyarakat.










BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Hukum tata negara sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi daripada negara, hubungan antar alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horisontal, serta kedudukan warga negaranya dan hak-hak asasinya. Hukum tata usaha negara sebagai keseluruhan aturan hukum yang menentukan cara bagaimana negara sebagai penguasa itu menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugas-tugasnya, atau cara bagaimana penguasa itu seharusnya bertingkah laku dalam mengusahakan tugas-tugasnya. Sedangkan, Hukum administrasi negara sebagai peraturan hukum yang mengatur administrasi, yaitu hubungan antara warga negara dan pemerintahan yang menjadi sebab sampai negara itu berfungsi. Maksudnya, merupakan gabungan petugas secara struktual berada dibawah pimpinan pemerintahan yang melaksanakan tugas sebagai bagiannya, yaitu bagian dari pekerjaan yang tidak ditujukan kepada lembaga legislatif, yudikatif, dan atau lembaga pemerintahan daerah otonomi (mengurus daerahnya sendiri).
Hukum internasional (publik) bisa juga disebut hukum antar negara, hukum antar bangsa, hukum bangsa-bangsa, hukum publik internasional, dan sebagainya, tetapi lebih lazim hanya disebut “Hukum Internasional” saja. Hukum acara bisa juga disebut hukum formil, yaitu hukum yang mnegatur bagaimna caranya menjamin ditegakkannya atau dipertahankannya hukum materiil. Hukum acara dapat dibagi atas 3 macam, yaitu hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan hukum acara tata usaha negara. Hukum pidana adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang merupakan tindak pidana dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.
Hukum dapat dibedakan atas beberapa macam menurut cara membedakannya. Yaitu menurut sumber, isi, kekuatan mengikatnya, dasar pemeliharaannya, wujudnya, tempat berlakunya, waktu berlakunya, bentuknya, dan penerapannya.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
DAFTAR PUSTAKA

Djamali, R. Abdoel. 2011. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
Hardisoeprapto, Hartono. 2008. Pengantar Tata Hukum Indonesia. Yogyakarta: liberty.
Hadjon, Philipus M. 1999. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta:            Gadjah Mada University Press.
Kansil, C.S.T. 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai     Pustaka.
Kelsen, Hans. 2014. Teori Umum Tentang Hukum dan Negara. Bandung: Nusa Media.
Sudarsono. 1991. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
Sukardja, Ahmad. 2012. Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Jakarta:   Sinar Grafita.
Tutik, Titik Triwulan. 2006. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
Wiyono. 2008. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Sinar Grafika           Offset.





[1] Titik Triwulan Tutik, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), 201.
[2] Ibid., 202.
[3] R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia (Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 2011), 98.
[4] Ibid., 98.
[5] Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 9.
[6] Ibid., 203.
[7] Kusumadi Pudjosewojo, Pedoman Pembelajaran Tata Hukum Indonesia, 175.
[8] R. Abdoel Djamali, ibid., 101.
[9] R. Abdoel Djamali, ibid., 102.
[10] R. Abdoel Djamali, ibid., 103.
[11] Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata: Hukum Benda, h.1
[12] R. Abdoel Djamali, ibid., 148
[13] R. Abdoel Djamali, ibid., 149.
[14] Riduan Syahrani, Op. Cit., h.92
[15] Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, h.1
[16] Riduan Syahrani, Loc. Cit.
[17] Op. Cid., 217.
[18] Riduan Syahrani, Op.Cit, 83
[19] Op. Cid., 204
[20] Op. Cid., 205
[21] Op. Cid., 214
[22] Achmad Ichsan dalam Riduan Syahrani, Op. Cit.., h.90
[23] Op. Cid., 215
[24] Op. Cid., 217
[25] Op. Cid., 218
Post a Comment
 

Sample text

ANDA BISA LANGSUNG DOWNLOAD FILE ASLI JIKA MENEMUKAN LINK DOWNLOAD, DIJAMIN AMAN!!!

Sample Text

 
Blogger Templates